Resmi Tersangka Usai OTT KPK, Inilah Sosok Kontroversial dan Profil Pendidikan Wali Kota Madiun, Maidi

Sharing for Empowerment

JAKARTA, KalderaNews.com – Dinasti kepemimpinan di Kota Madiun kembali terdistorsi oleh kasus korupsi. Wali Kota Madiun, Maidi, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (20/1/2026), hanya sehari setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Maidi menambah panjang daftar kelam pemimpin Kota Madiun yang berurusan dengan lembaga antirasuah, mengikuti jejak dua pendahulunya, Djatmiko Royo Saputro dan Bambang Irianto.

Kasus yang Menjerat: Fee Proyek hingga Dana CSR

Penangkapan Maidi bermula dari operasi senyap pada Senin (19/1/2026) yang mengamankan total 15 orang di Madiun.

BACA JUGA:

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa perkara ini berkaitan dengan praktik lancung berupa setoran (fee) proyek infrastruktur serta penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun.

“Tim mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah,” ujar Budi. Selain Maidi, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah, dan sejumlah pihak swasta turut diperiksa secara maraton.

Profil Pendidikan: Kolektor Gelar dari Guru hingga Doktor

Di balik kasus hukumnya, Maidi dikenal sebagai sosok dengan latar belakang akademis yang sangat kuat. Ia merupakan birokrat yang merintis karier benar-benar dari bawah, yakni sebagai tenaga pendidik.

Berikut adalah rekam jejak pendidikan Maidi yang sangat panjang:

Sarjana Pendidikan Geografi (Drs.): IKIP Surabaya (lulus 1985).

Sarjana Hukum (S.H.): Universitas Merdeka Madiun (lulus 1996).

Magister Manajemen (M.M.): Universitas Satyagama Jakarta (lulus 1999).

Magister Pendidikan (M.Pd.): Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (lulus 2002).

Doktor Administrasi Publik (Dr.): Universitas Terbuka Surabaya (lulus 2023).

Perjalanan Karier: Sang “Pendekar” Kota Madiun

Karier Maidi dimulai sebagai guru Geografi di SMAN 1 Madiun (1989–2002). Keahliannya dalam manajemen membawanya menduduki berbagai posisi strategis di birokrasi, mulai dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, hingga menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun selama hampir satu dekade (2009–2018).

Puncak kariernya tercapai saat ia terpilih menjadi Wali Kota Madiun periode 2019–2024 dan terpilih kembali untuk periode 2025–2030. Ia dikenal dengan jargon “Kota Pendekar” (Pintar, Melayani, Membangun, Peduli, Terbuka, dan Karismatik). Beberapa program ikoniknya meliputi:

Pahlawan Religi Center (PRC): Pembangunan infrastruktur ikonik di pusat kota.

Laptop Gratis: Program pembagian laptop bagi siswa dan guru.

Peceland: Pengembangan destinasi kuliner bertema pecel Madiun.

Ironi di Balik “Biru” yang Tenang

Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Senin malam pukul 22.36 WIB, Maidi tampil mencolok dengan setelan serba biru—topi biru, jaket biru, dan tas besar biru.

Meski telah berstatus tersangka, ia tampak tenang dan sempat melempar senyum kepada awak media.

“Saya tidak pernah lelah membangun Kota Madiun,” ucapnya singkat saat memasuki gedung pemeriksaan.

Namun, pernyataan tersebut kini harus diuji di hadapan hukum, mengingat dugaan suap yang menjeratnya justru berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan yang selama ini ia banggakan.

KPK kini terus mendalami aliran dana dan keterlibatan pihak lain guna menuntaskan kasus yang mencoreng awal masa jabatan kedua Maidi ini.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnyadi Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.