Komisi X DPR RI resmi menyetujui pagu anggaran awal Rp58,2 triliun plus usulan tambahan demi Wajib Belajar 13 Tahun.
JAKARTA, KalderaNews.com – Langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam memperluas akses serta mendongkrak mutu pendidikan nasional mendapat angin segar.
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi memberikan dukungan penuh sekaligus menyetujui Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) Pagu Indikatif Tahun Anggaran (TA) 2027 Kemendikdasmen.
Keputusan strategis tersebut diambil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
BACA JUGA:
- Digugat Guru Honorer ke MK Karena Sedot Anggaran Pendidikan, Mendikdasmen: MBG Tidak Potong Gaji Guru
- Anggaran Pendidikan Banyak ‘Disunat’ untuk MBG, Guru Honorer Nekat Gugat UU APBN 2026 ke MK!
- Sedot Anggaran Pendidikan, Apakah Program MBG Sudah Tepat Sasaran?
Selain menyetujui Pagu Indikatif awal sebesar Rp58.239.258.650.000, Komisi X DPR RI juga menyepakati seluruh usulan tambahan anggaran yang diajukan demi mengawal program-program vital.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa perencanaan anggaran TA 2027 ini dirancang selaras dengan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta visi Asta Cita Presiden.
“Misi kami adalah memastikan akses pendidikan yang berkeadilan, mutu pembelajaran yang meningkat, relevansi pendidikan yang lebih kuat, pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang lebih berkualitas, serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel,” ujar Abdul Mu’ti.
Rincian Usulan Tambahan Anggaran Kemendikdasmen TA 2027
Untuk menutup celah pendanaan pada berbagai program prioritas yang belum terakomodasi maksimal, Kemendikdasmen mengajukan dua klaster tambahan anggaran belanja yang disetujui penuh oleh legislatif:
- Usulan Tambahan Anggaran Belanja: Rp40.750.743.269.000 (Rp40,75 Triliun)
- Usulan Tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan: Rp38.520.790.360.400 (Rp38,52 Triliun) — mencakup DAK Fisik dan Non-Fisik.
Anggaran raksasa ini dialokasikan untuk mendanai program mendesak seperti afirmasi pendidikan di wilayah 3T, dukungan penuh Wajib Belajar 13 Tahun, pemberian Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), pelaksanaan asesmen nasional, hingga peningkatan kesejahteraan guru lewat Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pemenuhan kualifikasi S-1/D-IV.
Fokus Utama: Kurikulum Masa Depan dan Kesejahteraan Guru
Tidak sekadar memperluas akses fisik sekolah, anggaran jumbo ini disiapkan untuk melakukan transformasi kurikulum dan peningkatan kualitas pengajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Berikut adalah poin-poin penguatan program yang diusung Kemendikdasmen:
- Sains dan Teknologi: Akselerasi Digitalisasi Pembelajaran, pengenalan dasar koding, serta pembelajaran kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).
- Metode Pembelajaran: Penerapan metode pembelajaran mendalam (deep learning) dan penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
- Penguatan Karakter & Lingkungan: Internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat serta perwujudan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
- Infrastruktur Baru: Pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Catatan Penting dan Rekomendasi Fraksi Komisi X DPR RI
Meski menyetujui anggaran tersebut, sejumlah fraksi di Komisi X DPR RI memberikan catatan kritis serta rekomendasi sebagai instrumen pengawasan:
| Fraksi | Poin Rekomendasi Utama |
|---|---|
| PDI Perjuangan | Menekankan afirmasi Wajib Belajar 13 Tahun di wilayah 3T, pendampingan teknis digitalisasi guru untuk mendongkrak skor literasi-numerasi, serta penguatan kemitraan vokasi dengan dunia industri (DUDI). |
| Golkar | Menuntut penuntasan masalah mendasar guru (tunjangan dan kepastian karier), optimalisasi PPG, serta internalisasi nilai Pancasila lewat Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. |
| Gerindra | Memberikan apresiasi penuh dan berkomitmen mengawal pencapaian target maksimal agar selaras dengan visi Asta Cita Presiden terkait SDM unggul. |
| NasDem | Memberikan 11 catatan kritis, termasuk percepatan rehabilitasi sarana 3T, pemenuhan kekurangan Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-ASN, investasi sains-teknologi, dan penyusunan peta jalan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. |
Seluruh berkas pagu indikatif dan tambahan anggaran yang telah disepakati Komisi X DPR RI ini selanjutnya akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk pembahasan final di tingkat berikutnya.
Pengawalan ketat dialokasikan agar setiap rupiah anggaran negara mampu memberikan kontribusi nyata dalam melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan berkarakter.
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply