Sedot Anggaran Pendidikan, Apakah Program MBG Sudah Tepat Sasaran?

Siswa sedang makan bersama. (by freepik)

Sharing for Empowerment

JAKARTA, KalderaNews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedot anggaran pendidikan. Apakah MBG sudah tepat sasaran atau hanya bagi-bagi proyek?

Pemerintah menganggarkan Rp757,8 triliun untuk pendidikan. Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 44 persen dialokasikan untuk program MBG.

Dalam RAPBN 2026, MBG memakan Rp335 triliun. Padahal, untuk sekolah-kampus hanya mencapai Rp150,1 triliun, sementara untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan hanya Rp178,7 triliun.

Di lihat dari angka tersebut, fokus anggaran pendidikan banyak disedot MBG.

BACA JUGA:

MBG seharusnya dimulai dengan buka lapangan kerja

Pakar Pendidikan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr R Agus Sartono menyatakan, sejak awal program makan bergizi seharusnya dilakukan lewat mekanisme pembukaan lapangan kerja.

Secara bergiliran, dengan dibukanya lapangan kerja, keluarga memiliki penghasilan sehingga bisa memberi makan yang bergizi kepada anak.

“Menurut hemat saya, memberi makan bergizi bisa dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja,” katanya.

“Jadi MBG bisa secara tidak langsung dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja. Jika orangtua dapat bekerja dan ada penghasilan, maka pasti akan bisa memberikan makan bergizi,” paparnya.

Prof Agus mengatakan, di negara maju pemberiana makan gratis bagi pelajar dengan mekanisme kantin sekolah.

Tapi di Indonesia, jika diterapkan dengan cara yang sama, maka perlu puluhan ribu kantin yang harus dibangun.

Apakah MBG sudah tepat sasaran?

Saat ini, pemerintah menargetkan MBG bagi 82,9 juta siswa. Total ada sekitar 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kata Prof Agus, MBG akan jauh lebih baik jika tepat sasaran ke anak-anak dari keluarga tergolong miskin.

Caranya, disatukan dengan program PKH (Program Keluarga Harapan) dari Kementerian Sosial dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Kementerian Agama (Kemenag).

“Bukankah pemerintah sudah punya data tunggal terkait dengan keluarga miskin yang anak-anaknya di usia sekolah?” katanya.

“Jadi yang diintervensi adalah keluarga yang memang membutuhkan. Itupun intervensinya melalui bantuan tunai lewat KIP atau PKH,” ilbuhnya.

Program MBG harus berani dievaluasi!

Prof Agus menyatakan, MBG harus berani dievaluasi, terutama perlu ada intervensi pendanaan karena kemampuan setiap daerah terbatas.

Pemerintah pun jangan kritik, terutama berkaitan dengan maraknya persoalan dalam teknis pemberian MBG di sekolah.

Menurut Prof Agus, anak-anak sekolah yang menyebarkan temuan kasus tidak perlu dipanggil atau diintervensi oleh pihak sekolah.

Pemerintah dan sekolah harus menyadari bahwa masyarakat menggunakan media sosial hari ini, salah satunya sebagai “media pengawas”.

Berbagai kasus ditemukan di sekolah-sekolah terkait dugaan keracunan makanan dari MBG dan adanya belatung.

Baru-baru ini, siswa di SMK Negeri Tambakboyo, Tuban menemukan belatung di menu MBG lalu disebarkan di media sosial.

Sebelumnya, berbagai kasus keracunan menu MBG terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Sragen, Sleman, Cianjur, sampai NTT.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.