Sosok Viral Kadisdik Kalteng, Kebijakan Kontroversial Sekolah di Tengah Asap

Sosok dan rekam jejak Kadisdik Kalteng mendadak disorot warganet imbas dugaan larangan meliburkan sekolah di tengah kabut asap demi program MBG

PALANGKA RAYA, KalderaNews.com – Dunia maya di platform Threads baru-baru ini dihebohkan oleh unggahan dari akun @ronny_dr1_adventure yang memuat rekaman atau bocoran zoom meeting melibatkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kalimantan Tengah.

Isu tersebut dengan cepat menjadi viral dan memicu gelombang kritik tajam dari warganet setelah terungkap adanya dugaan arahan agar sekolah tidak diliburkan di tengah ancaman kabut asap polusi hutan, demi menjaga kelangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BACA JUGA:

• Sosok Kontroversial Kadisdik Hendri Arulan, Polemik Mobilisasi Siswa dan Guru
• Inilah Sosok Kontroversial Kadisdikbud Kota Samarinda, Dr. H. Asli Nuryadin yang Sebut Murid SD Patah Kaki Tak Dianggap Bullying
• Profil Pendidikan dan Sosok Kontroversial Kadisdikbud A. Darmadi, Diduga Copot Kepala Sekolah Karena Perintah Walikota Prabumulih

Kontroversi ini menyoroti perdebatan pelik antara target administratif dan operasional sebuah program pemerintah dengan aspek keselamatan serta kesehatan anak-anak sekolah yang rentan terhadap dampak polusi udara.

Kronologi dan Poin Utama Kontroversi

Berdasarkan narasi yang beredar luas di media sosial, polemik ini bermula dari sebuah rapat daring (zoom meeting) internal instansi pendidikan di Kalimantan Tengah.

Di tengah kondisi lingkungan yang terpapar polusi atau kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), muncul pembahasan mengenai status kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka.

Alih-alih meliburkan atau mengalihkan kegiatan ke sekolah daring (PJJ) demi melindungi kesehatan paru-paru siswa dari bahaya ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), kebijakan yang diwacanakan justru mengarahkan agar sekolah tetap berjalan normal. Alasannya disinyalir agar distribusi atau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terhambat.

Keputusan ini langsung memantik kemarahan publik karena dinilai menomorsatukan target program di atas keselamatan dan hak dasar anak atas udara bersih dan lingkungan belajar yang aman.

Reaksi Publik dan Sorotan Tajam Netizen

Kolom komentar pada unggahan viral tersebut dipenuhi oleh ribuan respons geram dari warganet. Berbagai sudut pandang kritis dilontarkan terhadap gaya kepemimpinan dan prioritas pejabat publik terkait:

• Prioritas Kesehatan vs. Proyek/Program: Sebagian besar warganet menyayangkan sikap yang dianggap mengabaikan keselamatan siswa. Komentar seperti “Mereka tuh gak peduli anak sekolahnya, diotak mereka tuh cuman MBG teros” mencerminkan kekecewaan publik terhadap pergeseran prioritas birokrasi.

• Pertanyaan Akuntabilitas dan Transparansi: Sejumlah akun menyoroti perlunya audit atau pengecekan lebih lanjut terhadap alokasi anggaran serta efektivitas pelaksanaan dapur MBG di daerah terdampak bencana kabut asap.

• Kritik terhadap Kredibilitas Birokrasi: Tidak sedikit pula warganet yang menyoroti latar belakang pendidikan dan gelar akademik para pejabat, menyayangkan bahwa tingginya jenjang pendidikan formal terkadang tidak sejalan dengan empati sosial dan ketepatan pengambilan keputusan di lapangan (common sense).

Dilema Kebijakan Publik di Tengah Krisis Lingkungan

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kasus ini mengangkat beberapa poin krusial yang harus dievaluasi oleh pemangku kebijakan:

• Standar Operasional Prosedur (SOP) Darurat Bencana: Ketika kabut asap melanda wilayah Kalimantan, kesehatan publik—khususnya anak-anak di bawah umur—harus menjadi prioritas mutlak. Kebijakan tanggap darurat karhutla lazimnya mewajibkan pelibatan Dinas Kesehatan untuk mengeluarkan rekomendasi penutupan sekolah sementara.

• Sinkronisasi Program Nasional dan Kondisi Lokal: Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memang memiliki urgensi tinggi untuk gizi anak bangsa. Namun, pelaksanaan di lapangan harus bersifat fleksibel (adaptive management). Jika sekolah diliburkan karena darurat bencana, distribusi makanan bergizi dapat dialihkan melalui mekanisme take-home package (dibawa pulang) alih-alih memaksakan kehadiran fisik siswa di sekolah yang berisiko tinggi.

• Komunikasi Publik yang Empatik: Kegaduhan ini turut diperparah oleh cara penyampaian kebijakan dalam ruang digital yang rentan bocor. Transparansi dan komunikasi krisis yang minim empati sering kali menjadi pemicu utama hilangnya kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi pendidikan daerah.

Profil Pendidikan M. Reza Prabowo, S.IP., M.P.A.

Dr. M. Reza Prabowo, S.IP., M.P.A. merupakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki latar belakang pendidikan berjenjang, memadukan pendidikan menengah di daerah asal dengan pendidikan tinggi di kedinasan dan perguruan tinggi negeri terkemuka.

Ia dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, di Istana Isen Mulang (Rumah Jabatan Gubernur Kalteng) pada hari Selasa, 26 Mei 2026.

• Nama Lengkap & Gelar: Dr. M. Reza Prabowo, S.IP., M.P.A.
• Tempat, Tanggal Lahir: Palangka Raya, 21 Juni 1992
• Jabatan Saat Ini: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
• Status: Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Riwayat Pendidikan Formal

• Sekolah Menengah Pertama (SLTP): SMP Negeri 2 Palangka Raya
  Menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama di tanah kelahirannya, Kota Palangka Raya.
• Sekolah Menengah Atas (SLTA) (SMA Negeri 2 Palangka Raya). Menamatkan pendidikan menengah atas di salah satu sekolah negeri unggulan di Palangka Raya.
• Pendidikan Tinggi (S1) (Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) — Gelar: S.IP. (Sarjana Ilmu Pemerintahan). Menempuh pendidikan kedinasan pamong praja untuk mendalami tata kelola pemerintahan, administrasi publik, dan manajemen birokrasi.
• Pendidikan Pascasarjana (S2) (Universitas Gadjah Mada (UGM) – Gelar: M.P.A. (Master of Public Administration). Melanjutkan studi magister di Universitas Gadjah Mada dengan fokus pada Administrasi Publik untuk memperdalam keahlian di bidang perumusan kebijakan dan manajemen publik.
• Pendidikan S3: Doktor Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Harta Kekayaan Kadisdik Kalteng

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2024 yang dilaporkan pada 23 Januari 2025, M. Reza Prabowo mencatatkan total harta kekayaan bersih sebesar Rp1.537.063.000.

Jumlah tersebut diperoleh dari akumulasi sub-total harta senilai Rp1.927.063.000 yang dikurangi tanggungan hutang sebesar Rp390.000.000.

Aset terbesarnya didominasi oleh alat transportasi dan mesin senilai Rp925.000.000 (terdiri dari tiga unit mobil: Ford Fiesta 2013, Fortuner GR 2023, dan Honda HRV 2023), diikuti aset tanah dan bangunan di Palangka Raya sebesar Rp645.000.000, harta bergerak lainnya Rp227.063.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp130.000.000.

So, viralnya bocoran rapat Kadisdik Kalimantan Tengah di platform Threads menjadi pengingat keras bagi para pejabat publik bahwa setiap keputusan administratif di era digital berada dalam pengawasan ketat masyarakat.

Publik menuntut agar efektivitas program pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh mengorbankan keselamatan dan hak asasi anak-anak didik di daerah.

Evaluasi menyeluruh serta perbaikan koordinasi darurat lingkungan menjadi langkah mutlak agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com