Bukan sekadar beasiswa, awardee LPDP kini wajib masuk kamp TNI. Kebijakan ini picu reaksi keras dari para calon intelektual.
JAKARTA, KalderaNews.com – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali menuai sorotan publik.
Kebijakan yang mewajibkan penerima beasiswa (awardee) program Magister (S2) dan Doktor (S3) untuk mengikuti pembekalan di bawah bimbingan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi pemicu perdebatan hangat.
Langkah ini diambil sebagai persiapan wajib bagi para intelektual muda sebelum menempuh studi di dalam maupun luar negeri.
BACA JUGA:
- Kuliah S3 Gratis di Skotlandia! LPDP-University of Glasgow Resmi Dibuka
- Kuliah S2 Gratis di Spanyol, Beasiswa LPDP-IE University 2026 Dibuka
- Kesempatan Emas! LPDP 2026 Buka Beasiswa Akselerasi S2 Luar Negeri
Doktrin kebangsaan di kawasan militer
Program pembekalan wajib ini dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 9 Mei 2026 di Lanud Halim Perdanakusuma.
Sebanyak 206 peserta akan mendapatkan materi langsung dari personel militer.
LPDP berdalih bahwa langkah ini krusial untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa, penguatan nasionalisme, serta internalisasi nilai budaya LPDP seperti integritas dan profesionalisme.
Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, M. Lukmanul Hakim, menegaskan bahwa keterlibatan TNI hanya terbatas pada kegiatan luar ruang (outdoor).
“Ini bukan pelatihan bela negara, melainkan penguatan karakter, kedisiplinan, dan kesiapan mental sebagai penerima beasiswa negara,” tegasnya.
Tidur di tenda dan pembatasan ponsel
Namun, di balik narasi penguatan karakter tersebut, muncul keberatan dari para peserta.
Kabar mengenai aturan main yang sangat ketat bocor ke publik. Para calon doktor dan magister ini dikabarkan harus menginap di tenda layaknya prajurit dan dilarang menggunakan telepon seluler hampir sepanjang hari.
“Awalnya bahkan dilarang total. Setelah negosiasi, baru diberikan izin memegang ponsel hanya satu jam sehari,” ungkap salah satu peserta.
Ketegasan manajemen LPDP yang menyatakan aturan ini sebagai ‘keputusan final’ membuat para peserta merasa tidak memiliki ruang untuk berdiskusi.
Urgensi atau sekadar formalitas?
Kritik pun berdatangan dari berbagai pihak yang mempertanyakan relevansi pendekatan militeristik terhadap mahasiswa yang akan menempuh jalur akademis.
Meski LPDP mengklaim ini adalah agenda rutin tahunan untuk membangun kerja sama tim, pembatasan akses komunikasi dianggap berlebihan bagi kalangan akademisi.
Bagaimanapun, 206 awardee ini tetap harus menuntaskan masa “pendadaran” mereka sebelum diizinkan terbang ke universitas tujuan masing-masing.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply